MURENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN RENDANG

Pada hari ini rabu, Tgl. 22 Pebruari 2023, bertempat di Ruang Rapat Manisi Widya Sabha Kantor Camat Rendang, Perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Rendang, dengan Tema Pembangunan Tahun 2024

Rapat dihadiri oleh Bapak Bupati Karangasem yang diwakili oleh Asisten Bupati, Kepala Bapelitbangda bersama Tim Musrenbang Kabupaten Karangasem, Kapolsek Kecamatan Rendang yang diwakili, Danramil Kecamatan Rendang, Ketua TP PKK Kecamatan Rendang, Kepala Puskesmas Kecamatan Rendang, Koordinator BPPKB Kecamatan Rendang, Ketua MDA Kecamatan Rendang, Korwil Disdikpora Kecamatan Rendang, Korwil BPP Kecamatan Rendang, Tim Musrenbang Kecamatan Rendang, Perbekel se-Kecamatan Rendang, TAPM Kabupaten Karangasem, PLD Kecamatan Rendang

Rapat diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Doa. Camat Rendang menyampaikan gambaran umum wilayah Kecamatan Rendang dan Tema Pembangunan Tahun 2024 " Penguatan Ekonomi dan Sosial Melalui Pembangunan Pertanian Yang Tangguh Dan Mandiri, Pengembangan SDM Yang Handal, Pembangunan Pariwisata Dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana Didukung Infrastruktur Yang Memadai".

Selanjutnya Arahan dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Karangasem menyampaikan beberapa hal terkait Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Karangasem di Kecamatan Rendang yang sebelumnya telah dilaksanakan Pra-Musrenbang Kecamatan Rendang. Menyampaikan regulasi dan Juknis Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Karangasem. 

Selanjutnya Sambutan Bupati Karangasem yang diwakili oleh Asisten III Bid. Adm. Umum menyampaikan bahwa Bapak Bupati Karangasem tidak bisa hadir karena menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank BPD BALI di Denpasar. Bapak Bupati Karangasem mendelegasikan Asisten III Bid. Adm. Umum untuk mewakili hadir dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Rendang sekaligus membuka secara resmi Rapat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Rendang.

Musrenbang merupakan agenda tahunan yang membahas dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) usulan masyarakat kemudian dikategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.